Kabupaten Semarang – Kondisi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kab. Semarang sampai dengan akhir tahun 2021, dinilai mampu berkembang dengan baik. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Panji Achmad mengatakan, hal itu dibuktikan dengan meningkatnya indeks ETPD sepanjang tahun lalu.
Menurut Panji, penerapan ETPD dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,1 persen (year on year). Bahkan, dari hasil penelitian, ada sembilan daerah yang mengalami peningkatan PAD hingga 14 persen dampak dari penerapan ETPD. Selama masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah yang memiliki indeks ETPD lebih tinggi memiliki realisasi belanja yang juga lebih tinggi.
Pemkab Semarang telah menggunakan seluruh kanal non tunai, baik digital, maupun non digital untuk pembayaran retribusi. Kanal non tunai tersebut antara lain, ATM, EDC, Mobile/internet banking, maupun QRIS. Namun, untuk pembayaran pajak, belum bisa menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar pembayaran digital Bank Indonesia.
Sementara itu, Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H., saat sambutan menjelaskan, ETPD merupakan upaya terpadu dalam mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari tunai ke non tunai berbasis digital.
“Upaya ini penting untuk optimalisasi PAD dan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Saya mengimbau kepada perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam meraih predikat ‘digital’, untuk pelaksanaan ETPD di Kab. Semarang,” tutup Ngesti Nugraha, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Semarang.
Koresponden : Black
