Kabupaten Semarang – Pemkab Semarang mengalihkan pengelolaan 19 pasar ke pemerintah desa untuk mendukung pengembangan ekonomi di tingkat desa. Sebelumnya, pengelolaan dilakukan oleh Diskumperindag.
Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H., mengatakan,”pengalihan pengelolaan tersebut dimaksudkan, agar bisa menambah pendapatan asli desa,” tutur Ngesti Nugraha, usai penandatanganan berita acara pengalihan pengelolaan pasar desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (29/12/2022).
Ngesti Nugrah, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Semarang menambahkan, pengelolaan pasar desa nantinya akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai peraturan yang berlaku. Diingatkan pula, agar tidak serta merta melakukan perubahan besaran retribusi karena harus menyesuaikan dengan peraturan daerah yang ada.
“Akan ada pendampingan dari Diskumperindag, setidaknya selama dua bulan, agar peralihan pengelolaan berjalan baik,” imbuhnya.
Penyerahan pengelolaan 19 pasar desa diawali dengan penandatanganan berita acara oleh para kepala desa dan kepala BKUD. Selanjutnya secara resmi Ngesti Nugraha menyerahkan berita acara kepada para kades. Ikut menyaksikan, Ketua DPRD Kab. Semarang, Bondan Marutohening, serta Forkompimda dan juga pimpinan OPD terkait.
Sementara itu, Kepala BKUD, Rudibdo menjelaskan, 19 pasar desa yang diserahkan kepada pemerintah desa tercantum dalam daftar aset tetap Pemkab Semarang. Penyerahan itu terakumulasi dalam neraca daerah. Total nilai aset termasuk bangunan dan sarana pendukung yang diserahkan sekitar Rp. 41,820 miliar.
“Diantara pasar desa yang diserahkan adalah Pasar Kembangsari Desa Karang duren, Tengaran, Pasar Kopeng Getasan dan Pasar Suruh. Selain itu, juga Pasar Bedono, Pasar Bandongan, Pasar Getasan dan Pasar Sendangwaru Desa Klepu, Pringapus,” pungkasnya.
Koresponden : Black
Sumber = https://derapjuang.id/featured/ngesti-nugraha-serahkan-pengelolaan-pasar-desa-kepada-pemdes/
