Kabupaten Semarang – Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H., meminta para pemangku kepentingan untuk mencermati data hasil kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 dengan baik. Ngesti Nugraha berpesan, untuk tidak ada kepentingan sepihak yang mempengaruhi data yang akan ditetapkan nantinya.
“Data hasil Regsosek di tingkat desa atau kelurahan harus benar-benar dicermati melalui forum konsultasi publik. Data yang disepakati pihak-pihak terkait nantinya harus apa adanya sesuai kondisi senyatanya. Jangan ada faktor X yang mempengaruhi (validitas) data,” tegas Ngesti Nugraha, saat membuka sosialisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Regsosek dan Sensus Pertanian 2023, di Abimantrana Ballroom, The Wujil, Bergas, Selasa (11/4/2023).
Menurut Ngesti Nugraha, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Semarang, selama ini ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Jika data hasil Regsosek ini disusun realistis, dapat dimanfaatkan sesuai kondisi sebenarnya, sehingga berbagai program perlindungan sosial dapat tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang, Sri Wiyadi menjelaskan, Regsosek merupakan upaya pembaruan basis data perlindungan sosial. Pendataan awal Regsosek sebagai langkah awal reformasi perlindungan sosial masyarakat telah dilakukan pada tri wulan terakhir tahun 2022 lalu.
“Pelaksanaan FKP di tingkat desa/kelurahan itu akan melibatkan ketua RT atau pemangku kepentingan wilayah lainnya. Mereka dilibatkan karena mengetahui kondisi riil masyarakat setempat. Setiap FKP akan didampingi perwakilan dari BPS. Diharapkan, pada semester ke dua tahun ini, data final hasil Regsosek sudah bisa dimanfaatkan,” tuturnya.
Koresponden : Black
Sumber = https://derapjuang.id/featured/ngesti-nugraha-minta-para-pemangku-kepentingan-cermati-data-regsosek/
